ucapan

DBMTR Banten Serius Tangani Jalan Yang Rusak

Sesuai Misi dari kebinamargaan, yakni meningkatkan pembangunan di bidang jalan dan jembatan dalam meningkatkan aksebilitas untuk mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta penanggulangan bencana alam. Dukungan prasaranan jalan memiliki peran penting bagi pelayanan jasa angkutan manusia, barang dan jasa yang di pastikan dapat menunjang perekonomian.
Aksebilitas adalah kemudahan untuk mencapai tujuan, menyangkut kenyamanan, keamanan dan memperpendek waktu tempuh (travel time). Sedangkan pengembangan wilayah, mengandung makna upaya membangkitkan potensi pada wilayah tertentu yang menjadi kawasan tumbuh , baik untuk pemukiman, perkebunan/pertanian, industri yang menjadi rencana kawasan pengembangan lainnya.
Amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2013 tentang jalan, penanganan bidang jalan dan jembatan, di bagi berdasar tanggung jawab. Kewenangan penanganan, jalan nasional/Negara di tangani oleh Kementerian PU di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Jalan Nasional. Jalan Provinsi pada Pemerintah Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Untuk kondisi tertentu, dapat saja dilakukan penanganan bersama, demi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat. Dimana pengaturan dan MOU-nya di sesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Di Provinsi Banten, sekitar 195 kilometer atau 23 persen dari 852,89 kilometer jalan dalam kondisi rusak itu, saat ini pemerintah provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) hanya mampu memperbaiki kerusakan jalan sepanjang 107 kilometer pada tahun ini melalui kegiatan peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, Sutadi mengatakan, tahun 2013 ini, kerusakan jalan semakin meluas akibat banjir yang terjadi pada Desember 2012 hingga Februari 2013.Ia menuturkan akibat curah hujan di atas normal ada 37 titik jalan rusak yang tersebar di wilayah pandeglang, Lebak, dan Tangerang. ”Dana yang di butuhkan untuk memeperbaiki jalan pascabencana yakni sebesar Rp.30 miliar. Kami akan mengajukan ke pemerintah pusat,” ujar Sutadi.
Sutadi memperinci,37 titik jalan yang rusak akibat banjir dan longsor tersebut berada di ruas jalan Cipanas-Citorek, Bayah-Cikotok, Cikotok-Perbatasan Jawa Barat, Mengger Caringin, Saketi-Simpang Malingping, Picung-Munjul, Citorek-Warng Banten, Citereup-Tanjung Lesung-sumur, dan Parigi Sukamanah, serta Tangerang Serpong. Menurut Sutadi, perbaikan jalan rusak karena banjir dan longsor tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Banten 2013 ini. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah pusat melalui BNPB di harapkan bias membantu untuk menangani kerusakan jalan yang ada di daerah itu.
“Penanganan yang sifatnya sementara agar jalan tetap dapat berfungsi sudah dilakukan oleh DBMTR. Namum untuk penanganan permanen harus menunggu alokasi anggaran dari pusat terlebih dahulu”, katanya.
Sementara itu di tambahkan Sutadi, anggaran yang dikelola DBMTR Banten pada 2013 ini sebesar Rp.1,018 triliun.
Dana tersebut di gunakan untuk pembangunan jalan pada Perda Multiyears sebanyak 4 ruas, penanganan jalan di luar Perda sebanyak 25 ruas, pemeliharaan berkala/pelapisan ulang sebanyak 22 ruas, penggantian jembatan sebanyak 8 jembatan sepanjang 253 meter, pengadaan lahan untuk pelebaran jalan dan kegiatan penunjang lainnya.
Untuk alokasi anggaran jalan beton di daerah Banten utara sebesar Rp.150 miliar, dan di Banten selatan Rp.198,23 miliar,” katanya. (Bangun)

Tinggalkan sebuah Komentar

ucapan ucapan